Pemilu Hanya Bagian Proses Ritual Demokrasi Saja

14-02-2014 / KOMISI II

Menjelang pemilihan umum calon anggota legislatif (DPRD I, DPRD II, DPR RI dan DPD RI) 2014, persiapan-persiapan menyambut pesta demokrasi nasional tersebut mulai terlihat dan menjadikan dinamika politik di tanah air semakin tinggi dari hari ke hari.

“Nampaknya teman-teman (caleg Red) mengalami suatu persoalan yang luar biasa, baik persoalan yang tampak maupun yang tidak tampak,” kata Anggota Tim Kunjungan Sesifik Komisi II ke Provinsi Jawa Tengah, Akhmad Muqowam saat pertemuan dengan Bawaslu Jateng dan Panwaslu se-Jateng di Gedung Bawaslu Jateng, Semarang, Senin (10/2).

Menurut Muqowam, yang tampak sangat jelas sekali, seperti Spanduk, Poster, Baliho  dan lain-lain. Tetapi yang tidak tampak inilah yang perlu ditekankan.

“Saya kira yang tidak tampak, dalam tataran moralitas kita bersama itu yang perlu kita tekankan”, tegas Politisi F-PPP.

Ia menyatakanbahwa money politic ke depan sangat luar biasa. “Orang sudah luar biasa mempersiapkan, baik yang mau memberi atau yang diberi. Antara mustahil dan mujakinya sudah ketahuan”, imbuhnya.

Pada tataran legalitas formal, katanya, Komisi II DPR yang melahirkan UU Pemilu,  Pemerintah, KPU dan Bawaslu jika  tidak bisa meminimize hal itu menurutnya  persoalan menjadi sulit ke depannya.

Hal itu akan menjadikan pemilu tidak bermakna. Pemilu terlaksana hanya menjadi bagian  proses ritual demokrasi saja, paparnya.

“Bagi teman-teman ada yang sudah menyiapkan Rp 50 Milyar dan ada yang sudah habis Rp 16 Milyar atau Rp 11 Milyar. Apakah  Jurdil pemilu kita ke depan ini. Jor-joran tidak karuan”, tanya Muqowam yang disambut tepuk tangan seluruh yang hadir di Kantor Bawaslu Jateng.

Oleh karena itu, Muqowam mengharapkan Bawaslu dan Panwaslu di Kabupaten/Kota memberikan peran yang maksimal bagi Pemilu yang Luber dan Jurdil. (sc)/foto:suciati

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...